Pemerintah melalui Kementerian Pertanian secara resmi menggelar Rapat Koordinasi untuk mempercepat penguatan kedaulatan pangan maluku. Agenda strategis ini memfokuskan pada dua pilar utama, yakni percepatan implementasi irigasi perpompaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah berjuluk Bumi Raja-Raja tersebut tetap terjaga di tengah tantangan iklim dan ancaman alih fungsi lahan.
Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas II Mataram, Suparman, menegaskan bahwa realisasi fisik program irigasi harus segera dimulai pada bulan April. Seluruh jajaran terkait diinstruksikan untuk segera memvalidasi data Calon Petani Calon Lokasi agar sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Selain itu, program bantuan berbasis pulau akan diarahkan pada lokasi yang telah memiliki dokumen Survey, Investigasi, dan Desain yang lengkap demi menjamin efektivitas program di lapangan tanpa hambatan administratif.
Selain aspek teknis pengairan, pemerintah juga fokus pada aspek legalitas perlindungan lahan melalui penyusunan Peraturan Daerah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan melibatkan konsultan profesional dan kalangan akademisi, diharapkan tercipta regulasi yang kuat untuk mencegah konversi lahan produktif menjadi area non-pertanian. Melalui kebijakan ini, sektor pertanian di Maluku diharapkan memiliki fondasi yang kokoh untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
Tips Agro: Lakukan pemeriksaan berkala pada komponen mesin pompa irigasi dan bersihkan saluran distribusi dari sedimen agar aliran air ke lahan pertanian tetap optimal selama masa tanam.
