Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita menyatakan, Kementan selalu berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perhitungan data komoditas peternakan yang berkualitas. Sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan.
“Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan harus didasarkan pada data dan informasi akurat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ditjen PKH kerja sama BPS untuk satu data, agar metode yang digunakan oleh Ditjen PKH sama dengan BPS,” tegas Ketut, Bogor (6/8).
Demi mewujudkan kualitas data yang baik dan terintegritas diperlukan koordinasi yang intensif dengan penyediaan data mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Setiap lini harus bertanggungjawab terhadap data dan informasi
“Setiap lini penanggung jawab data dan informasi harus mempunyai database yang ter-update dan real time. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya secara cepat dan valid bisa terukur, langsung dan diketahui progres dan target pencapaiannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan BPS, Hasnizar Nasution menyampaikan, permasalahan yang cukup riskan adalah data yang diberikan BPS berbeda antar instansi provinsi, kab/kota.
“Jangan sampai muncul beberapa data yang berbeda antar instansi pemerintah sehingga timbul kebingungan dan kegaduhan di masyarakat,” ungkapnya.
Sekretaris Ditjen PKH, Nasrullah mengatakan, pelaksanaan pendataan data PKH sering terkendala dalam melakukan implementasi petunjuk teknis di daerah dan masih belum optimal. Hal ini disebabkan sering terjadinya pergantian petugas data tanpa ada transfer ilmu. Sehingga petugas baru kurang memahaminya.
“Petugas pengumpulan dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan berperan penting untuk memberikan prosedur operasional baku. Dalam hal pengumpulkan, pengolahan, analisis dan panyajian data baik di pusat maupun dinas peternakan,” katanya.